Menyudahi Labelisasi Guru sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
oleh: Justitia Maulida
“Pahlawan tanpa tanda jasa”, “ujung tombak pendidikan”,
dan “profesi mulia” adalah title-title
yang sering dilekatkan pada guru, namun sayangnya pujian itu hanya berhenti di
bibir saja. Masa depan guru tidak jelas, taraf hidup guru tidak secemerlang apa
yang disanjung-sanjungkan, dan hak-hak guru kerap diciderai. Mungkin benar,
guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa pamrih mendidik siswanya, namun
apakah definisi pendidik “tanpa pamrih” itu adalah pendidik yang rela tidak
digaji?
Ada pertanyaan eksentrik yang pernah diutarakan oleh
seorang akademisi kepada mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. "Apakah
kalian ikhlas menjadi guru? Tanpa digaji?", "Apakah kalian ingin
menjadi guru karena tunjangan? Apakah kalian murni panggilan hati ingin menjadi
guru". Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian mengingatkan saya akan
narasi yang dari dulu sampai sekarang digaung-gaungkan oleh para stakeholder
bidang pendidikan maupun akademisi di ruang-ruang webinar. Statement-statement yang mengglorifikasi profesi guru. Tapi
anehnya, jika peran guru memang se-krusial apa yang selama ini
digembar-gemborkan, kenapa rentetan pertanyaan seperti di atas masih muncul
mengekor di belakang?
Budaya eksploitasi di lingkungan pendidikan telah
dianggap sebagai suatu kredo oleh pelaku pendidikan maupun masyarakat. Masa
mengajar sebagai guru honorer bertahun-tahun dengan gaji tiga lembar 100 ribuan
dipandang sebagai “pengabdian” dan jalan panjang mencapai status PNS atau P3K.
Apalagi gelar PNS telah menjadi dambaan masyarakat desa yang notabene merupakan
masyarakat agraris. Masyarakat berlomba-lomba membiayai putra-putrinya agar
dapat mengenyam pendidikan keguruan demi menjadi salah satu dari jutaan PNS di
tanah air.
Berbekal gaji 300 ribu perbulan yang hanya cukup untuk
jatah bahan bakar sepeda motor, guru honorer siap menjadi sasaran empuk dari
senioritas guru-guru “sepuh”. Padahal, guru honorer semestinya memperoleh beban
kerja yang lebih sedikit dari guru PNS/P3K, namun penyimpangan-penyimpangan
tersebut justru dimaknai sebagai kerelaan diri atas nama pengabdian. Sekali
lagi, praktik eksploitasi tenaga honorer seperti ini diyakini dan diromantisasi
sebagai bagian “suci” dari “pengabdian”.
Eksploitasi tenaga guru merupakan satu di antara
rentetan masalah yang melingkupi pendidikan di Indonesia. Meski dihadapkan pada
realita pahit akan jurang pengabdian yang menahun, masih banyak masyarakat yang
menaruh minat pada profesi guru karena jaminan kesejahteraan berupa gaji di
atas UMR dan berbagai tunjangan yang akan diperoleh.
Lantas, masih patutkah guru dilabeli sebagai pahlawan
tanpa tanda jasa?
Guru honorerlah yang sebenarnya pantas menyandang
gelar tersebut karena pengabdian mereka. Sebaliknya, predikat tersebut sudah
tidak relevan bagi guru berstatus PNS atau P3K.
Menjadikan label “pahlawan tanpa tanda jasa” untuk menormalisasi praktik
eksploitasi tenaga guru honorer adalah tindakan yang tidak benar. Apapun dan
bagaimanapun alasannya, eksploitasi tenaga guru honorer tidak seharusnya
terjadi dan menimpa calon insan-insan pendidik anak bangsa. Guru honorer berhak
mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidupnya.


Komentar
Posting Komentar