Menyudahi Labelisasi Guru sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

 


oleh: Justitia Maulida

“Pahlawan tanpa tanda jasa”, “ujung tombak pendidikan”, dan “profesi mulia” adalah title-title yang sering dilekatkan pada guru, namun sayangnya pujian itu hanya berhenti di bibir saja. Masa depan guru tidak jelas, taraf hidup guru tidak secemerlang apa yang disanjung-sanjungkan, dan hak-hak guru kerap diciderai. Mungkin benar, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa pamrih mendidik siswanya, namun apakah definisi pendidik “tanpa pamrih” itu adalah pendidik yang rela tidak digaji?

Ada pertanyaan eksentrik yang pernah diutarakan oleh seorang akademisi kepada mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. "Apakah kalian ikhlas menjadi guru? Tanpa digaji?", "Apakah kalian ingin menjadi guru karena tunjangan? Apakah kalian murni panggilan hati ingin menjadi guru". Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian mengingatkan saya akan narasi yang dari dulu sampai sekarang digaung-gaungkan oleh para stakeholder bidang pendidikan maupun akademisi di ruang-ruang webinar. Statement-statement yang mengglorifikasi profesi guru. Tapi anehnya, jika peran guru memang se-krusial apa yang selama ini digembar-gemborkan, kenapa rentetan pertanyaan seperti di atas masih muncul mengekor di belakang?

Budaya eksploitasi di lingkungan pendidikan telah dianggap sebagai suatu kredo oleh pelaku pendidikan maupun masyarakat. Masa mengajar sebagai guru honorer bertahun-tahun dengan gaji tiga lembar 100 ribuan dipandang sebagai “pengabdian” dan jalan panjang mencapai status PNS atau P3K. Apalagi gelar PNS telah menjadi dambaan masyarakat desa yang notabene merupakan masyarakat agraris. Masyarakat berlomba-lomba membiayai putra-putrinya agar dapat mengenyam pendidikan keguruan demi menjadi salah satu dari jutaan PNS di tanah air.

Berbekal gaji 300 ribu perbulan yang hanya cukup untuk jatah bahan bakar sepeda motor, guru honorer siap menjadi sasaran empuk dari senioritas guru-guru “sepuh”. Padahal, guru honorer semestinya memperoleh beban kerja yang lebih sedikit dari guru PNS/P3K, namun penyimpangan-penyimpangan tersebut justru dimaknai sebagai kerelaan diri atas nama pengabdian. Sekali lagi, praktik eksploitasi tenaga honorer seperti ini diyakini dan diromantisasi sebagai bagian “suci” dari “pengabdian”.

Eksploitasi tenaga guru merupakan satu di antara rentetan masalah yang melingkupi pendidikan di Indonesia. Meski dihadapkan pada realita pahit akan jurang pengabdian yang menahun, masih banyak masyarakat yang menaruh minat pada profesi guru karena jaminan kesejahteraan berupa gaji di atas UMR dan berbagai tunjangan yang akan diperoleh.

Lantas, masih patutkah guru dilabeli sebagai pahlawan tanpa tanda jasa?

Guru honorerlah yang sebenarnya pantas menyandang gelar tersebut karena pengabdian mereka. Sebaliknya, predikat tersebut sudah tidak relevan bagi guru berstatus PNS atau P3K.

Menjadikan label “pahlawan tanpa  tanda jasa” untuk menormalisasi praktik eksploitasi tenaga guru honorer adalah tindakan yang tidak benar. Apapun dan bagaimanapun alasannya, eksploitasi tenaga guru honorer tidak seharusnya terjadi dan menimpa calon insan-insan pendidik anak bangsa. Guru honorer berhak mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidupnya.

 


Komentar

Postingan Populer